Permenkumham 21/2021 Terbit, Ini Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan

“Pernyataan pendirian perseroan perorangan didaftarkan dengan mengisi format isian secara elektro melalui SABH”

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) galat satu yang terus sebagai pertanyaan, yakni terkait Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan. 

Sebelumnya, Pendirian PT harus dilakukan minimal sang 2 atau lebih perorangan atau badan hukum. Namun, UU Cipta Kerja menaruh pengecualian pada pengusaha yg memenuhi kritria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari minimal oleh dua orang atau lebih. Artinya, pengusaha yg memenuhi kriteria UMK mampu mendirikan PT Perorangan atau satu orang saja. 

Baca jua: PP UMKM Sah! Ini Kriteria UMKM Yang Baru

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro & Kecil (PP 8/2021), Perseroan Perorangan hanya boleh didirikan sang Warga Negara Indonesia (WNI). WNI tersebut wajibmemenuhi kondisi usia paling rendah 17 tahun dan cakap aturan.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Hukum & HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021). 

Baca juga: PP 8/2021 Terbit, Ini Ketentuan Pendirian Perseroan Perorangan

Permohonan pendaftaranpendirian perseroan perorangan diajukan pada Menteri Hukum & HAM. Permohonan pendaftaranpendirian tadi dapat diajukan secara berdikari oleh pendiri perseroan (Pasal tiga ayat (2) Permenkumham 21/2021).

Pernyataan pendirian didaftarkan menggunakan mengisi format isian secara elektro melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) (Pasal 13 Permenkumham 21/2021). SABH merupakan layanan yang tersedia pada Administrasi Hukum Umum (AHU) Online dengan fokus pelayanan jasa hukum badan perseroan, yayasan, dan serikat secara online. 

Format isian tadi memuat (Pasal 7 ayat (1) PP 8/2021): Nama dan loka kedudukan perseroan perorangan;Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;Maksud & tujuan dan aktivitas usaha perseroan perorangan;Jumlah kapital dasar, modal ditempatkan, & kapital disetor;Jumlah nominal & jumlah saham;Alamat perseroan perorangan; & Identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan, yang terdiri berdasarkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomorinduk kependudukan (NIK), dan nomorpokok harus pajak (NPWP)

Selanjutnya, Menteri Hukum & HAM akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Pemohon mencetak pernyataan pendirian perorangan & sertifikat pernyataan pendirian secara berdikari menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio (Pasal 14 Permenkumham 21/2021).

Perlu diketahui, pemohon wajibmembayar porto permohonan pendaftaranbadan hukum perseroan sesuai dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak dalam Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 4 Permenkumham 21/2021). 

Kesulitan dalam proses pendirian PT? Tenang saja, kami dapat membantu Anda. Segera hubungi Smartlegal.id melaluit tombol pada bawah ini. 

Author: Ni Nyoman Indah Ratnasari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *